Postingan Saya

Analisis Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Tentang Pasar Uang Antarbank Berdasarkan Prinsip Syari'ah

Oleh: Nur Suci Hairi Laili

Jika ditinjau dari segi perumusan sercara umum, fatwa diawali dengan mengemukakan pertimbangan-pertimbangan dikeluarkannya fatwa, diikuti dengan kutipan dalil-dalil baik yang mengacu pada al-Qur'an, Hadits, maupun kaidah fiqh dan terakhir adalah keputusan. 

1. Fatwa Dewan Syariah Nasional Tentang Pasar Uang Berdasarkan Prinsip Syariah

Latar belakang dikeluarkannya fatwa Dewan Syariah Nasional No: 37/DSN-MUI/X/2002, tentang pasar uang antarbank berdasar prinsip syariah adalah atas pertimbangan sebagai berikut: 

  1. Bahwa bank syariah dapat mengalami kekurangan likuiditas disebabkan oleh perbedaan jangka waktu antara penerimaan dan penanaman dana atau kelebihan likuiditas yang dapat terjadi karena dana yang terhimpun belum dapat disalurkan kepada pihak yang memerlukan.
  2. Bahwa dalam rangka peningkatan efisiensi pengelolaan dana, bank yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah memerlukan adanya pasar uang antarbank.
  3. Bahwa untuk memenuhi keperluan itu, maka dipandang perlu penetapan fatwa tentang pasar uang antarbank berdasarkan prinsip syariah.

Diantara keputusan fatwa Dewan Syariah Nasional No: 37/DSN-MUI/X/2002, tentang pasar uang antarbank berdasar prinsip syariah adalah sebagai berikut: 

Pertama, Ketentuan Umum:

a. Pasar uang antarbank yang tidak dibenarkan menurut syariah yaitu pasar uang antarbanak yang berdasarkan bunga.

b. Pasar uang antarbank yang dibenarkan menurut syariah yaitu pasar uang antarbank yang berdasarkan prinsip-prinsip syariah.

c. Pasar uang antarbank berdasarkan prinsip syariah adalah kegiatan transaksi keuangan jangka pendek antarpeserta pasar berdasarkan prinsip-prinsip syariah.

d. Peserta pasar uang sebagaimana tersebut dalam butir 3adalah: 1). Bank syariah sebagai pemilik atau penerima dana.2). Bank konvensional hanya sabagai pemilik dana.

Kedua, Ketentuan Khusus:

Akad yang dapat digunakan dalam pasar uang antarbank berdasarkan prinsip syariah adalah: mudharabah (muqadharah)/Qiradh; musyarakah; qard; wadi'ah; al-Sharaf.

Pemindahan kepemilikan instrumen pasar uang (sebagaimana tersebut dalam butir 1) menggunakan akad-akad syariah yang digunakan dan hanya boleh dipindahtangankan sekali.

2. Dalil yang Digunakan oleh Dewan Syariah Nasional dalamMenetapkan Fatwa tentang Pasar Uang Antarbank Berdasarkan Prinsip Syariah 

1. Firman Allah QS. Al-Maidah (5): 1
"Hai orang-orang yang beriman tunaikanlah akad-akad itu…"

2. Firman Allah QS. Al-Baqarah (2): 275
"Allah telah menghalalkan jual-beli dan mengharamkan riba"

3.  Hadits Nabi riwayat Tirmidzi dari 'Amr bin 'Auf
"Kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat yang mereka buat kecualisyarat mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram"

4. Hadits Nabi riwayat Muslim, Tirmidzi, an-Nasa'i, Abu Daud, dan Ibnu Majah dari abu Hurairah
"Rasulullah SAW melarang jual beli yang mengandung gharar"

5. Hadits Nabi riwayat Ibnu Majah dari 'Ubadah bin Shamit, riwayat Ahmad dari Ibnu 'Abbas dan riwayat Imam Malik dari Yahya
"Tidak boleh membahayakan orang lain dan menolak bahaya denganbahaya"

6. Kaidah Fiqh:
"Pada dasarnya segala sesuatu dalam muamalah boleh dilakukan sampai ada dalil yang menharamkannya"
"Segala mudharat (bahaya) harus dihindarkan sedapat mungkin"
"Segala madharat (bahaya) harus dihilangkan"

Implikasi Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Tentang Pasar Uang Antarbank Berdasarkan Prinsip Syari'ah

Implikasi dari adanya fatwa Dewan Syariah Nasional No:37 adalah, bahwa karena dalam pasar uang antarbank berdasarkan prinsip syariah tidak dibenarkan mengunakan bunga, maka bisa diganti dengan menggunakan alternatif akad-akad lain seperti:

1) Mudharabah, yaitu akad kerjasama suatu usaha antara dua pihakdimana pihak pertama (malik,shahib al-maal) menyediakan seluruh modal, sedang pihak kedua (‘amil, mudharib, nasabah) bertindak selaku pengelola, dan keuntungan usaha dibagi di antara mereka sesuai kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak.
2) Musyarakah, yaitu akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untukusaha tertentu, dimana masing-masing pihak menberikan kontribusi dana (modal) dengan ketentuan bahwa keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.
3) Al-Qardh, yaitu suatu aqad pembiayaan kepada nasabah tertentudengan ketentuan bahwa nasabah wajib mengembalikan dana yang diterimanya kepada lembaga keuangan syariah pada waktu yang telah disepakati oleh lembaga keuangan syariah dan nasabah.
4) Wadiah (titipan uang, barang dan surat-surat berharga), yaitu akadseseorang kepada yang lain dengan menitipkan suatu benda untuk dijaganya secara layak (sebagaimana halnya kebiasaan).
5) Al-Sharf (jual beli valuta asing).

Dari segi pertimbangan-pertimbangan yang dikemukakan dalam fatwa ada tiga poin, melihat pada realitas perjanjian-perjanjian antara pihak pemilik dana dan pihak yang membutuhkan dana, sebab dalam kegiatan pasar uang seringkali terjadi perjanjianpembelian kembali (purchase agreement) dana dari si penjual semula, termasuk jaminan pembelian kembali jika dijanjikan oleh si penjual sendiri.

Adapun dari dalil-dalil yang dikemukakan secara umum terdiri dari dalil-dalil al-Qur’an yang tidak diragukan lagi kebenarannya. Fatwa ini juga menggunakan dalil-dalil dari hadits yang berkaitan dengan transaksi-transaksi dalam pasar uang, kemudian merujuk pula pada kaidah-kaidah fiqh yangcukup memadai dan sudah dikenal secara umum, serta dilengkapi dengan ijma’ atau kesepakatan ulama mengenai hal tersebut. 

Dari segi keputusan-keputusan yang tertuang dalam dalam fatwa tersebut disebutkan bahwa pasar uang antarbank yang dibenarkan adalah yang tidak menggunakan bunga, dan akad-akad yang dianjurkan adalah mudharabah,musyarakah, qard, wadiah, maupun sharf, dan kepemilikan atas instrumen pasarhanya dapat dipindahtangankan satu kali saja. Namun dalam realitanya akad akad yang sering digunakan adalah mudharabah dan wadi’ah. Sedangkan untuk akad-akad seperti qard dan sharf jarang digunakan. Hal ini terjadi karena pada bank syariah instrumen yang disediakan dalam pasar uang ini berupa IMA (Sertifikat Investasi Mudharabah Antarbank), SBPU (Surat Berharga Pasar Uang) Mudharabah dan SWBI (Sertifikat Wadi’ah Bank Indonesia).

Adapun dalam prinsip bagi hasil (mudharabah/musyarakah) mengakibatkan kepemilikan usaha pada sisi pemilik dana, ketika aset-aset bank syariah disekuritisasi dan instrumennya dijual ke pasar, maka pembeli instrument tersebut menjadi pemilik modal baru yang menggantikan pemilik modal yang lama. Aset-aset tersebut apabila dikumpulkan akan menjadi harta gabungan (mal musytarak) yang bisa didenominasi dalam bentuk pecahan dan dijual kepada pembeli. Penetapan harga dari instrument tersebut mengikuti hukum Islam, artinya; harga instrumen bisa dinegosiasikan antara penjual dan pembeli, sehingga dapat menyebabkan naik turunnya harga harga instrumen tersebut. Instrumen-instrumen ini pun bisa menjadi alternatif investasi bagi bank syariah di Indonesia, terutama ketika mengalami kelebihan likuiditas.


Kesimpulan

Dari berbagai uraian dan telaah fatwa di atas maka penulis mengambil suatu kesimpulan bahwa pasar uang antarbank dengan prinsip syariah merupakan kegiatan transaksi keuangan (tanpa bunga) dalam waktu jangka pendek antarpeserta pasar (bank syariah sebagai pemilik atau penerima dana dan bank konvensional hanya sebgai pemilik dana), dengan pemindahan kepemilikan instrumen pasar uang tersebut hanya satu kali saja.
Pasar uang yang dibolehkan hanya pasar uang yang tidak menggunakan sistem bunga, hal ini untuk menghindari dari riba nasi’ah karena kerugian (bahaya) dari bunga itu lebih besar daripada keuntungan (mashlahah) nya. Selain itu karena dalam Islam melarang adanya jual-beli uang sebagai komoditi atau spekulasi.
Dewan Syariah Nasional semestinya mengembangkan konsep kebijakan dan prosedur kegiatan pasar uang dengan lebih terinci, sehingga pihak yang melakukan transaksi tersebut dapat sesuai dengan prinsip-prinsip norma syariah yang ditetapkan. Namun bagaimanapun juga fatwa Dewan Syariah Nasional No: 37/DSN-MUI/X/2002 dapat digunakan sebgai solusi bagi pihak-pihak (bank) yang melakukan transaksi di pasar uang dengan memberikan alternatif akad-akad mudharabah (muqaradhah), Musyarakah, Qard, Wadiah, maupun al-Sharf.

DOWNLOAD LAMPIRAN

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

Habib Amnur Designed by Templateism | Blogger Templates Copyright © 2014

Gambar tema oleh richcano. Diberdayakan oleh Blogger.