Postingan Saya

Implementasi Akad Ijarah Pada Perbankan Indonesia



Oleh: Desi Kardila

Akad-akad yang dipergunakan oleh lembaga keuangan syariah, terutama perbankan syari’ah di Indonesia dalam operasinya merupakan akad-akad yang tidak menimbulkan kontroversi yang disepakati oleh sebagian besar ulama dan sudah sesuai dengan ketentuan syar’ah untuk diterapkan dalam produk dan instrumen keuangan syar’ah. Akad-akad tersebut meliputi akad-akad untuk pendanaan, pembiayaan, jasa produk, jasa operasional, dan jasa investasi. Terkait dengan itu, disini penyusun hanya menjelaskan praktek pembiayaan ijarah dan ijarah muntahiya bit tamlik dalam lembaga keuangan syar’ah.

Menurut surat edaran No. 10/14/DPBS yang dikeluarkan Bank Indonesia tertanggal 17 Maret 2008, dalam memberikan pembiayaan ijarah Bank Syar’ah atau Unit Usaha Syariah (UUS) harus memenuhi langkah berikut ini :

a. Bank bertindak sebagai pemilik dan/atau pihak yang mempunyai hak penguasaan atas objek sewa baik berupa barang atau jasa, yang menyewakan objek sewa dimaksud kepada nasabah sesuai kesepakatan,

b. Barang dalam transaksi ijarah adalah barang bergerak atau tidak bergerak yang dapat diambil manfaat sewanya,
c. Bank wajib menjelaskan kepada nasabah mengenai karakteristik produk pembiayaan atas dasar ijarah, serta hak dan kewajiban nasabah sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai transparansi informasi produk Bank dan penggunaan data pribadi nasabah,
d. Bank wajib melakukan analisis atas rencana pembiayaan atas dasar ijarah kepada nasabah yang antara lain meliputi aspek personal berupa analisa atas karakter dan/atau aspek usaha antara lain meliputi analisa kapasitas usaha, keuangan dan/atau prospek usaha,
e. Objek sewa harus dapat dinilai dan diidentifikasi secara spesifik dan dinyatakan dengan jelas termasuk besarnya nilai sewa dan jangka waktunya,
f.  Bank sebagai pihak yang menyediakan objek sewa, wajib menjamin pemenuhan kualitas maupun kuantitas objek sewa serta ketepatan waktu penyediaan objek sewa sesuai kesepakatan,
g. Bank wajib menyediakan dan untuk merealisasikan penyediaan objek sewa yang dipesan nasabah,
h. Bank dan nasabah wajib menuangkan kesepakatan dalam bentuk perjanjian tertulis berupa akad pembiayaan atas dasar ijarah,
i. Pembayaran sewa dapat dilakukan baik dengan angsuran maupun sekaligus,
j. Pembayaran sewa tidak dapat dilakukan dalam bentuk piutang maupun dalam bentuk pembebasan utang,
k. Bank dapat meminta nasabah untuk menjaga keutuhan objek sewa, dan menanggung biaya pemeliharaan objek sewa sesuai dengan kesepakatan dimana uraian pemeliharaan yang bersifat material dan structural harus dituangkan dalam akad, dan Bank tidak dapat meminta nasabah untuk bertanggungjawab atas kerusakan objek sewa yang terjadi bukan karena pelanggaran akad atau kelalaian nasabah.

Berdasarkan SOP yang disampaikan oleh Bank Syar’ah, tahapan pelaksanaan ijarah adalah sebagai berikut :

a. adanya permintaan untuk menyewakan barang tertentu dengan spesifikasi yang jelas, oleh  nasabah kepada bank syar’ah.

b. W’ad antara bank dan nasabah untuk menyewa barang dengan harga sewa dan waktu sewa yang disepakati
c. Bank Syar’ah mencari barang yang diinginkan untuk disewa oleh nasabah
d. Bank syar’ah menyewa barang tersebut dari pemilik barang
e. Bank syar’ah membayar sewa di muka secara penuh
f. Barang diserahterimakan dari pemilik barang kepada bank syar’ah
g. Akad antara bank dengan nasabah untuk sewa
h. Nasabah membayar sewa di belakang secara angsuran
i.  Barang diserahterimakan dari bank syari‟ah kepada nasabah, dan
j. Pada akhir periode, barang diserahterimakan kembali dari nasabah ke bank syari‟ah, yang selanjutnya akan diserahterimakan ke pemilik barang

Selain Bank Syar’ah sebagai pemberi sewa, di beberapa bank terdapat juga posisi bank sebagai wakil atau menggunakan wakalah. Bank syar’ah mewakilkan pemilik barang (objek sewa) kepada nasabah (penyewa).

a. Ijarah Muntahiya Bit Tamlik (IMBT)

Di atas telah disebutkan bahwa produk pembiayaan perbankan syariah berdasarkan akad sewa-menyewa terdiri dari sewa murni dan sewa yang diakhiri dengan pemindahan hak kepemilikan atau dikenal dengan ijarah muntahiya bit tamlik.Ijarah muntahia bit tamlik (IMBT) pada dasarnya merupakan perpaduan antara sewa menyewa dengan jual beli. Semakin jelas dan kuat komitmen untuk membeli barang di awal akad, maka hakikat IMBT pada dasarnya lebih bernuansa jual beli. Namun, apabila komitmen untuk membeli barang di awal akad tidak begitu kuat dan jelas (walaupun opsi membeli tetap terbuka), maka hakikat IMBT akan lebih bernuansa ijarah.

Dari sisi ijarah, perbedaan IMBT terletak dari adanya opsi untuk membeli barang dimaksud pada akhir periode. Sedangkan dari sisi jual beli, perbedaan IMBT terletak pada adanya penggunaan manfaat barang dimaksud terlebih dahulu melalui akad sewa (ijarah), sebelum transaksi jual beli dilakukan. Secara teknis, implementasi IMBT juga diatur dalam Surat Edaran Bank Indonesia (SEBI) No. 10/14/DPBS pada tanggal 17 Maret 2008 yaitu:

a. Bank sebagai pemilik objek sewa juga bertindak sebagai pemberi janji (wa`ad) untuk memberikan opsi pengalihan kepemilikan dan/atau hak penguasaan objek sewa kepada nasabah penyewa sesuai kesepakatan

b. Bank hanya dapat memberikan janji (wa`ad) untuk mengalihkan kepemilikan dan/atau hak penguasaan objek sewa setelah objek sewa secara prinsip dimiliki oleh bank
c. Bank dan nasabah harus menuangkan kesepakatan adanya opsi pengalihan kepemilikan dan/atau hak penguasaan objek sewa dalam bentuk tertulis
d. Pelaksanaan pengalihan kepemilikan dan/atau hak penguasaan objek sewa dapat dilakukan setelah masa sewa disepakati selesai oleh Bank dan nasabah penyewa, dan
e. Dalam hal nasabah penyewa mengambil opsi pengalihan kepemilikan dan/atau hak penguasaan objek sewa, maka bank wajib mengalihkan kepemilikan dan/atau hak penguasaan objek sewa kepada nasabah yang dilakukan pada saat tertentu dalam periode atau pada akhir periode pembiayaan atas dasar akad IMBT

Sedangkan berdasarkan SOP yang disampaikan oleh Bank syar’ah, tahapan pelaksanaan IMBT adalah sebagai berikut :

a. Adanya permintaan untuk menyewa beli barang tertentu dengan spesifikasi yang jelas, oleh nasabah kepada bank syari’ah
b. Wa’ad antara bank dan nasabah untuk menyewa beli barang dengan harga sewa dan waktu sewa yang disepakati
c. Bank Syari’ah mencari barang yang diinginkan untuk disewa beli oleh nasabah
d. Bank syari’ah membeli barang tersebut dari pemilik barang
e. Bank syari’ah membayar tunai barang tersebut
f. Barang diserahterimakan dari pemilik barang kepada bank syari’ah
g. Akad antara bank dengan nasabah untuk sewa beli
h. Nasabah membayar sewa di belakang secara angsuran
i. Barang diserahterimakan dari bank syari’ah kepada nasabah
j. Pada akhir periode, dilakukan jual beli antara bank syari’ah dan nasabah

Berikut ilustrasi dari penerapan IMBT dalam KPR Bank Syariah yang digunakan dalam rangka memenuhi kebutuhan nasabah terhadap kepemilikan rumah tinggal dan atau investasi property.

Pelaksanaan IMBT dengan Wakalah:

Fatwa DSN Nomor: 04/DSN-MUI/IV/2000 tanggal 01 April 2000 tentang Murabahah pada ketetapan Pertama ayat 9 dinyatakan:

“Jika LKS hendak mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga, akad jual beli murabahah harus dilakukan setelah barang, secara prinsip, menjadi milik LKS.”
Kalimat ”secara prinsip” yang ada di Fatwa DSN tersebut diterjemahkan dalam tataran praktis dalam konteks penerapan IMBT pada saat LKS membeli rumah yang akan dijadikan objek sewa dengan pernyataan sebagai berikut: ”Pada saat, LKS menyetujui permohonan nasabah untuk KPR secara IMBT, maka jika LKS telah melakukan konfirmasi pembelian kepada developer, maka secara prinsip LKS telah membeli rumah. Walaupun secara akuntansi belum terdapat aliran dana kepada Developer/penjual, LKS berkomitmen untuk melakukan pembayaran uang pembelian rumah kepada developer yang diwakilkan kepada nasabah dengan menggunakan akad wakalah. Setelah rumah tersebut dibeli oleh LKS maka kemudian baru dapat dilakukan akad IMBT.
Penggunaan akad wakalah dimaksudkan untuk membutikan secara hukum positif bahwa nasabah telah menerima pembiayaan dari LKS serta nasabah telah mengetahui telah terjadi transaksi jual-beli antara LKS dengan developer/penjual/suplier. Jika terjadi wanprestasi di kemudian hari akan tertutup peluang nasabah akan mengingkari bahwa ia telah menerima sejumlah pembiayaan dari LKS.


Analisis Pembiayaan Ijarah Pada Perbankan Syariah

Keterangan :

1. A : Rumah milik Developer PT. Makmur

2. B : Nasabah mengajukan permohonan pembiayaan untuk memiliki rumah kepada LKS dengan membawa semua berkas-berkas yang dibutuhkan. Kemudian LKS melakukan proses analisa pembiayaan.
3.  LKS telah menyetujui permohonan pembiayaan pemilikan rumah untuk nasabah, LKS melakukan Akad Wakalah dengan Nasabah untuk (transfer) pembayaran uang transaksi pembelian rumah sebesar Rp 450 juta atas nama LKS kepada Developer/penjual yang berasal dari rekening nasabah. Dalam contoh ini, nasabah telah melakukan pembayaran uang muka kepada LKS sebesar Rp 50 juta.
4.  A: Rumah seluas xx m2 menjadi milik penuh LKS
5. LKS dan Nasabah melakukan Akad Pembiayaan berdasarkan Prinsip Ijarah (Muntahiya Bit Tamlik) selama 100 bulan untuk menyewa Rumah seluas xx m2 dengan uang sewa sebesar Rp 7 juta /bulan.
6. A: Nasabah menyewa Rumah seluas xx m2 milik LKS dan memperoleh manfaat dengan menempati rumah tersebut
7. Nasabah membayar uang sewa bulan pertama sebesar Rp 7 juta hingga 99 (sembilan puluh sembilan) bulan ke depan.
8. Pemindahan pemilikan dapat dilakukan dengan Akad Hibah bilamana perjanjian pembiayaan beratahan sampai dengan akhir masa sewa. Jika, dipertengahan masa sewa nasabah ingin melakukan pelunasan pembiayaan dipercepat, maka LKS akan menggunakan akad Ba‟i.

Kesimpulan

Dari pembahasan di atas, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut: bahwa produk pembiayaan perbankan syariah berdasarkan akad sewa-menyewa terdiri dari sewa murni dan sewa yang diakhiri dengan pemindahan hak kepemilikan atau dikenal dengan ijarah muntahiya bit tamlik. Ijarah muntahia bit tamlik (IMBT) pada dasarnya merupakan perpaduan antara sewa menyewa dengan jual beli. Semakin jelas dan kuat komitmen untuk membeli barang di awal akad, maka hakikat IMBT pada dasarnya lebih bernuansa jual beli. Namun, apabila komitmen untuk membeli barang di awal akad tidak begitu kuat dan jelas (walaupun opsi membeli tetap terbuka), maka hakikat IMBT akan lebih bernuansa ijarah.

Berdasarkan SOP yang disampaikan oleh Bank Syari‟ah, tahapan pelaksanaan ijarah adalah sebagai berikut: Analisis Pembiayaan Ijarah Pada Perbankan Syariah:

a. Adanya permintaan untuk menyewakan barang tertentu dengan spesifikasi yang jelas oleh nasabah kepada bank syar’ah.
b. Wa’ad antara bank dan nasabah untuk menyewa barang dengan harga sewa dan waktu sewa yang disepakati.
c. Bank Syari’ah mencari barang yang diinginkan untuk disewa oleh nasabah.
d. Bank syari’ah menyewa barang tersebut dari pemilik barang.
e. Bank syari’ah membayar sewa di muka secara penuh.
f. Barang diserahterimakan dari pemilik barang kepada bank syari’ah.
g. Akad antara bank dengan nasabah untuk sewa.
h. Nasabah membayar sewa di belakang secara angsuran.
i. Barang diserahterimakan dari bank syar’ah kepada nasabah.
j. Pada akhir periode, barang diserahterimakan kembali dari nasabah ke bank syari'ah, yang selanjutnya akan diserahterimakan ke pemilik barang.

DOWNLOAD LAMPIRAN

Tugas Akhir Manajemen Perbankan Syariah by Habibullah Al Amnur on Scribd


Tidak ada komentar:

Posting Komentar

Habib Amnur Designed by Templateism | Blogger Templates Copyright © 2014

Gambar tema oleh richcano. Diberdayakan oleh Blogger.